Sosialisasi Pernikahan, Kekonsuleran Dan Keimigrasian di KBRI Athena, 20 Oktober 2013

sosialisasi

Sebagai kegiatan Rutin KBRI Athena dalam upaya menambah wawasan kepada masyarakat Indonesia di Yunani, KBRI Athena kembali menyelenggarakan Sosialisasi dengan tiga topik yaitu pernikahan, kekonsuleran dan keimigrasian. Kegiatan diselenggarakan pada 20 Oktober 2013 dan dihadiri oleh sekitar 100 masyarakat indonesia di KBRI Athena.

Dalam sambutan pembukaan oleh Duta Besar RI di Athena, Benny Bahanadewa, disampaikan tujuan kegiatan yaitu agar msyarakat Indonesia di Yunani dapat lebih memahami hak dan kewajiban sebagai WNI yang tinggal di luar negeri dan untuk mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan KBRI kepada masyarakat Indonesia di Yunani

Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan ini yaitu tim dari para diplomat KBRI. Dalam pemaparan pertama oleh Pelaksana Fungsi Politik disampaikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WNI untuk melakukan pernikahan. Terutama seandainya hendak menikah dengan warga negara setempat/asing lainnya. Selain itu diingatkan kembali mengenai pentingnya untuk mencatatkan pernikahan pada kantor catatan sipil di Indonesia sekiranya kembali lagi ke tanah air.

Dalam pemaparan topik kedua, Pelaksana Fungsi Konsuler menyampaikan mengenai fungsi-fungsi kekonsuleran yang dilakukan oleh KBRI terutama fungsi perlindungan WNI-BHI. Selain itu juga disampaikan contoh-contoh kasus yang pernah ditangani oleh KBRI selama ini sebagai ilustrasi kepada masyarakat Indonesia. Sedangkan pada sesi ketiga yang dipaparkan oleh Pelaksana Fungsi Protokol dijelaskan secara terinci mengenai dokumen perjalanan sebagai identitas diri WNI di luar negeri.

Pada sesi tanya jawab yang terbagi dalam dua sesi, masyarakat Indonesia menyampaikan berbagai pertanyaan yang dihadapi dan menajdi masalah selama ini. Intisari dari sesi tersebut adalah sebagai berikut:

Pernikahan

1. Apabila WNI menikah dengan WNA, apakah WNI tersebut akan kehilangan statusnya sebagai WNI ? Lalu bagaimana dengan status anak hasil pernikahan tersebut ?

Seorang WNI tidak akan kehilangan kewarganegaraannya selama WNI tersebut tidak menanggalkan status WNI dan tetap memperpanjang paspor RI setiap 5 tahun. Bagi anak hasil pernikahan campuran tetap berhak atas paspor RI sampai anak tersebut berusia 18 tahun.

2. Apakah pernikahan beda agama seorang WNI dapat dilakukan ? Dan bagaimana proses pembagian harta gono-gini ?

Pernikahan beda agama belum dapat dilakukan di Indonesia. Apabila ada yang ingin melakukan pernikahan dapat dilakukan diluar Indonesia yang mengakui pernikahan beda agama. Setelah pernikahan beda agama dilaksanakan, maka dengan membawa surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil di Indonesia. Dengan demikian masing-masing pihak berhak atas pembagian harta mereka sesuai ketetuan yang berlaku.

3. Saya telah melangsungkan pernikahan 2 kali, pernikahan pertama di Kedutaan Yunani di Jakarta dan pernikahan kedua dilaksanakan di KUA Indonesia. Apa yang mesti saya lakukan untuk pencatatannya, apakah saya harus melapor ke KBRI lagi ?

Jika memang pernikahan sudah terdaftar di KUA di Indonesia, maka tidak perlu lagi mencatatkan ke KBRI, karena secara otomatis pernikahan telah terdaftar dengan resmi di Indonesia.

Keimigrasian

1. Dalam penggantian paspor baru tiap 5 tahun sekali, sering timbul masalah nomor paspor yang tidak cocok antara paspor yang baru dengan paspor yang lama. Apakah mungkin bagi WNI yang memperpanjang paspor tetap mendapatkan nomor paspor yang sama dan tidak berganti ?

Dalam penerbitan paspor baru memang menggunakan nomor baru yang tertera didalamnya. Untuk menjaga kesinambungan administratif, nomor paspor lama yang diganti selalu disebutkan dalam paspor baru. (Namun untuk membuktikan kepada pihak berwenang di Yunani, KBRI akan memberikan paspor lama setelah ditandai oleh KBRI).

2. Masa berlaku SPLP maksimum 2 tahun. Mengapa SPLP saya dibuatkan dengan masa berlaku hanya 1 tahun ?

SPLP dibuatkan untuk 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimum masa berlaku 2 tahun.

3. Apakah bisa seorang yang memiliki paspor kemudian ingin pulang ke Indonesia dengan menggunakan SPLP ? Apakah KBRI dapat mengeluarkan SPLP ?

Berdasarkan tujuan awal penerbitan SPLP diperuntukkan bagi WNI di luar negeri yang kehilangan paspor (sebagai paspor pengganti) dan digunakan bagi WNI tersebut ke Indonesia. Namun jika WNI tersebut overstay, kemudian ingin pulang ke Indonesia, maka dapat diterbitkan SPLP untuk kemudahan WNI.

4. Mohon diinformasikan berapa biaya pembuatan SPLP dan apa saja persyaratan pembuatannya ?
Biaya pembuatan SPLP sebesar 5 euro sesuai ketentuan Imigrasi Indonesia. Adapun persyaratannya sebagai berikut :
a. Photo copy paspor lama (atau identitas lainnya seperti KTP, SIM, Akta Lahir, Ijazah dll)
b. Tiket pulang ke Indonesia
c. Pas photo terbaru ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar (latar belakang putih)
d. Mengisi formulir Perdim 14.

Kekonsuleran

1. Bagaimana bentuk bantuan dari KBRI apabila ada WNI yang sakit/meninggal dunia ?

Bagi WNI yang meninggal dunia di luar negeri, KBRI akan meminta pihak perusahaan yang mempekerjakan WNI tersebut untuk menanggung biaya pengobatan atau pemulangan ke Indonesia. KBRI akan membantu kelancaran pengiriman jenazah ke Indonesia, mengurus sertifikat kematian, hasil visum/tes laboratorium, melegalisasi semua dokumen untuk dapat dipergunakan di Indonesia dan membantu pemulangan ke Indonesia sekiranya pengusaha mangkir dari perjanjiannya.

2. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan oleh KBRI terhadap WNI yang tertangkap/di penjara yang disebabkan karena tidak memiliki ijin tinggal ataupun terlibat tindakan kriminal lainnya ?

KBRI akan memberikan bantuan hokum terhadap WNI dengan memfasilitasi dalam bentuk menyediakan pengacara. KBRI juga memastikan WNI tersebut mendapatkan perlakuan yang baik dan layak selama di penjara.

3. Biaya legalisasi dianggap masih terlalu mahal/daya jangkaunya sangat tinggi bagi WNI yang berada di Yunani. Apakah bisa KBRI Athena menetapkan harga yang lebih murah ?

Semua biaya keimigrasian dan kekonsuleran ditetapkan berdasarkan ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Mengenai tingginya penetepan biaya legalisasi bagi WNI, KBRI akan mengusulkan untuk menurunkan tarif serendah mungkin bagi WNI.

Athena, 22 Oktober 2013